Pemerintah dinilai belum berpihak pada petani. Hal ini dibuktikan
dengan tidak maksimalnya penyuluhan pertanian untuk meningkatkan
kapasitas produksi dan menunjang program swasembada pangan.
Petani seharusnya dibekali pengetahuan tidak sekadar hingga proses
panen, namun sampai mengolah hasil pertanian serta pendistribusian yang
efisien. “Sayangnya ini masih belum dilakukan secara maksimal, dan saya
rasa ini menjadi sebuah permasalahan yang harus ditemukan solusinya,”
ujar Ketua Umum Perhiptani Isran Noor dalam keterangannya, Rabu
(15/1/2013) malam.
Menurut dia, Indonesia merupakan negara besar yang sepatutnya tidak
bergantung dengan produk impor. “Karena yang dipertahankan hanya
ketahanan pangan, mau menggunakan produk impor atau lokal, yang penting
terpenuhi. Ini kelemahan sistem pembangunan bangsa Indonesia ini.
Sehingga yang diuntungkan adalah produsen asing,” paparnya.
Isran yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh
Indonesia (Apkasi) ini menambahkan diperlukan suatu terobosan langkah
nyata untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para
petani di Indonesia.
“Secara daya saing sebenarnya petani kita mampu namun kita tidak
ingin terus terjebak pada keadaan sekarang, maka disini penyuluh sangat
berperan,” tukas Isran.
Pemerintah juga diminta membuat undang-undang jika memang menganggap
pertanian itu penting, alokasikan anggaran untuk pertanian, sehingga
dampaknya tidak hanya pada petani Indonesia saja, namun akan membawa
dampak pada pembangunan Indonesia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar